Jelang Pilkada Serentak, DPR Minta Pemkot Surakarta Jangan Remehkan Sosialisasi Ke Masyarakat

09-07-2024 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Teddy Setiadi saat mengikuti kunjungan kerja di Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, Selasa (9/7/2024). Foto : Chasbi/Andri

PARLEMENTARIA, Surakarta - Anggota Komisi II DPR RI Teddy Setiadi mengatakan bahwa dalam menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada tanggal 27 November 2024 di Kota Surakarta perlu adanya sosialisasi yang masif dari pemerintah setempat. Hal ini untuk mendapatkan capaian partisipasi publik yang tinggi. 


“Pentingnya sosialisasi, jangan remehkan sosialisasi karena jika kepesertaan pemilihnya bagus akan lebih legitimate, karena ini pesta demokrasi yang harus melibatkan seluruh elemen agar bisa menggunakan hak pilihnya,” katanya saat diwawancarai Parlementaria di Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, Selasa (9/7/2024). 


Politisi Fraksi PKS ini mengatakan bahwa perlu ada upaya dari pemerintah daerah, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan seluruh partai politik serta seluruh masyarakat untuk bersosialisasi agar pesta demokrasi ini dapat berjalan dengan lancar dan aman. 


“Penting juga disosialisasikan agar masyarakat bisa memilih pemimpin yang bertanggung jawab, karena setiap pilihan kita nanti akan dimintai pertanggung jawaban di hadapan Alloh SWT,” ungkapnya. 


Dari sisi kesiapan menghadapi Pilkada serentak, politisi dapil Jawa Barat I ini menilai pemkot Surakarta telah siap dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pun sudah turun. “Hanya nanti tinggal menjaga kondisi agar pilkada ini aman dan tentram bisa menghasilkan kepala daerah yang lebih baik dari sebelumnya,” pungkasnya. (cas/aha)

BERITA TERKAIT
Komisi II Siap Berkolaborasi dengan Kemendagri Susun Draf dan NA RUU Pemilu
06-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menegaskan pihaknya siap berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam...
Perlu Norma Baru untuk Antisipasi Terlalu Banyak Pasangan Capres-Cawapres
04-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyebut DPR dan pemerintah akan mengakomodasi indikator pembentukan norma baru...
Putusan MK Hapus Ambang Batas Pencalonan Presiden Jadi Bahan Revisi UU Pemilu
03-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang...
Dibahas dalam UU Omnibus Law Politik, Komisi II: Putusan MK Babak Baru Demokrasi Konstitusi
03-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 62/PUU-XXII/2024 tentang penghapusan syarat...